Sehari setelah MK mengeluarkan putusan progresi soal syarat pencalokan kepala daerah, panja RUU Pilkada Baleg DPR ngebut membahas revisi RUU Pilkada.

Rapat panja revisi UU Pilkada menyepakati menggunakan putusan MA terkait batasan usia calon gubernur dan calon wakil gub yang sebelumnya telah dimentahkan MK.

Baleg juga menyetujui syarat pe calonan kepala darrah baru di pilkada yg diputus MK, hanya berlaku bagi partai non parlemen, nanum bagi parpol yang punya kursi di DPRD tetap menggunakan aturan ambang batas lama.

Saat ini ada dua keputusan yang berbeda terkait Pilkada, dari MK dan Baleg DPR. Apakah revisi UU Pilkada ini menjadi manuver baleg menghadapi putusan MK?

Bersama Narasumber:
Ray Rangkuti – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia
Guntur Romli – Politikus PDI Perjuangan
Ilham Saputra – Dewan Pembina CONSID
Prof. Juanda – Pakar Hukum Tata Negara