-
KIM Plus Secures Parliamentary Majority, What Are the Political Implications?
KIM Plus yang terdiri dari 7 partai di parlemen–minus PDI Perjuangan, menguasai 470 kursi dari 580 kursi yang tersedia. Menurut Amiruddin Al Rahab, situasi ini…
-
Restoring the Independence of the Electoral Commission (KPU)
Terganggunya kemandirian KPU akan sangat berdampak terhadap proses demokrasi. KPU sudah pasti tersandera, penyelenggaraan tahapan pemilu penuh dengan pesan politik, lalu tingkat kepercayaan dan legitimasi…
-
Three Historic Constitutional Court Decisions: What Do They Mean for Us?
MK memutuskan 3 putusan bersejarah. Politisi merespon cepat, publik juga merespon secara cepat. Menurut Amiruddin Al Rahab, semua itu adalah biasa dalam politik, tergantung bagaimana…
-
Keputusan MK Diabaikan, Krisis Konstitusional dan Perlawanan Massa di Depan Mata
Revisi UU Pilkada hanya makan waktu sekitar tujuh jam. Sejumlah materi revisi bertolak belakang dengan putusan MK. Aroma krisis konstitusional mulai terendus. Kemarahan masyarakat pun…
-
Diverging Coalitions in Presidential and Local Elections: Do Parties Still Hold to Their Ideologies?
Menurut Amiruddin Al Rahab, paska reformasi kita memasuki suasana politik tanpa ideologi. Situasi ini juga tampak di Pilpres 2024, apalagi jika membaca visi dan misi…
-
NASIB PUTUSAN MK – FOKUS TERKINI LIVE
Sehari setelah MK mengeluarkan putusan progresi soal syarat pencalokan kepala daerah, panja RUU Pilkada Baleg DPR ngebut membahas revisi RUU Pilkada. Rapat panja revisi UU…
-
Ketua CONSID: Masyarakat Harus Memberikan Dukungan Secara Sadar dan Sukarela
AKIP, https://www.tvOnenews.com – Ketua CONSID: Masyarakat Harus Memberikan Dukungan Secara Sadar dan Sukarela. Sejumlah warga Jakarta mengeluhkan pencatutan NIK secara sepihak untuk dukungan calon independen…
-
Consid dorong KPU segera revisi PKPU Pencalonan sesuai putusan MK
Jakarta (ANTARA) – Ketua The Constitutional Democracy Initiative (Consid) Kholil Pasaribu mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi Peraturan KPU atau PKPU Nomor 8 Tahun…
-
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada, Dinilai Sebagai Tanda Baik Bagi Masa Depan Demokrasi
DetikSumsel.com – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Ketentuan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), mendapatkan respon positif dari berbagai pihak, termasuk Constitutional Democracy…