-
TPNPB–OPM Threatens to Boycott Local Elections in Papua
TPNPB OPM mengeluarkan ancaman dengan mewanti-wanti agar Bupati Intan Jaya dan seluruh pelaku politik di Papua untuk tidak melakukan kampanye politik. Tentu saja melalui ancaman…
-
Campaign Material Violations on the Rise
Alat Peraga Kampanye (APK) banyak yang ditertibkan oleh Bawaslu dan Satpol PP selama masa kampanye karena melanggar. Pelanggarannya paling banyak menyangkut lokasi pemasangan APK yang…
-
Pengamat: Posisi pemantau sangat penting pada pilkada calon tunggal
Semarang (ANTARA) – Pengamat kepemiluan dari The Constitutional Democracy Initiative (Consid), Kholil Pasaribu, memandang penting posisi lembaga pemantau pemilihan, terutama pada pemilihan kepala daerah (pilkada)…
-
Identifying Potential Conflict in the 2024 Local Elections
Diskursus konflik pilkada kurang disentuh media dan publik, padahal banyak kasus berbau konflik yang terjadi di beberapa daerah, bahkan pada saat tahapan penetapan pasangan calon…
-
Examining the Act of Voting from a Human Rights Perspective
Marak gerakan golput, salah satunya Gerakan Coblos 3 Paslon, yang mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan mencoblos seluruh paslon di surat suara. Dengan begitu,…
-
2024 Local Elections: Sole Candidates, Blank Boxes, and Abstentions
Perpanjangan pendaftaran paslon cakada oleh KPU RI berhasil menurunkan daerah yang bertanding dengan kotak kosong. Ketua KPU, Afifuddin, mengatakan masih ada 38 daerah yang bercalon…
-
Campuses Await the Scrutiny of Local Election Candidates, Are They Prepared?
Dua orang Mahasiswa UI mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 69 huruf i UU Pilkada. Mereka menginginkan agar larangan berkampanye pilkada di kampus…
-
Fenomena Kotak Kosong, Kholil Pasaribu: Kotak Kosong jadi Tanda Masalah Demokrasi – Sindo Prime 06/09
Fenomena Kotak Kosong, Kholil Pasaribu: Kotak Kosong jadi Tanda Masalah Demokrasi.
-
CONSID: Calon tunggal tidak bisa dibiarkan dan dianggap wajar
Jakarta (ANTARA) – Ketua The Constitutional Democracy Initiative Kholil Pasaribu menyebut, calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak bisa dibiarkan dan dianggap wajar, sehingga…
-
KIM Plus Secures Parliamentary Majority, What Are the Political Implications?
KIM Plus yang terdiri dari 7 partai di parlemen–minus PDI Perjuangan, menguasai 470 kursi dari 580 kursi yang tersedia. Menurut Amiruddin Al Rahab, situasi ini…
