-
CONSID: Calon Tunggal Tidak Bisa Dibiarkan dan Dianggap Wajar
Suara.com – Ketua The Constitutional Democracy Initiative Kholil Pasaribu menyebutkan, calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak bisa dibiarkan dan dianggap wajar, sehingga perlu…
-
CONSID: Calon tunggal tidak bisa dibiarkan dan dianggap wajar
Jakarta (ANTARA) – Ketua The Constitutional Democracy Initiative Kholil Pasaribu menyebut, calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak bisa dibiarkan dan dianggap wajar, sehingga…
-
Decline in Single-Candidates: The Need to Regulate Political Party Coalitions
As of the closing of the local head candidate registration period on 29 August 2024, a total of 43 out of 545 local electoral regions (7.89%) are set to run with single-candidate races. Of these, one is...
-
CONSID: Only one candidate cannot be admitted and it is considered normal
Jakarta (MidLand) – Constitutional Democracy Initiative Chairman Kholil Pasaribu said that a single candidate in the regional elections (pilkada) cannot be allowed and is considered…
-
Constitutional Court (Tries to) Blocks the Path, Single-Candidates Move Ahead Unchallenged
KPU umumkan ada 43 daerah yang bercalon tunggal paska penutupan pendaftaran pasangan calon. Terhadap 43 daerah ini, akan dilakukan perpanjangan pendaftaran 3 hari, yaitu sejak…
-
Consid dorong KPU segera revisi PKPU Pencalonan sesuai putusan MK
Jakarta (ANTARA) – Ketua The Constitutional Democracy Initiative (Consid) Kholil Pasaribu mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi Peraturan KPU atau PKPU Nomor 8 Tahun…
-
Consid Desak KPU Segera Revisi Peraturan soal Pencalonan Kepala Daerah sesuai Putusan MK
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua The Constitutional Democracy Initiative, Kholil Pasaribu mendesak Komisi Pemilihan Umum atau KPU segera merevisi Peraturan KPU atau PKPU Nomor 8 Tahun…
-
Constitutional Court Decision: Political Parties or Coalitions May Nominate Candidates Without Referring to Parliamentary Seats or Aggregate Vote Share
The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, through Decision No. 60/PUU-XXII/2024, declared that Article 40(1) of Law No. 10/2016 on Local Elections is unconstitutional and no longer legally binding...
-
Jakarta Voters’ Identity Cards Listed Without Consent by Independent Candidate
Mashudi memandang aneh alasan KPU DKI Jakarta tentang data pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang tercampur, antara data yang belum diverifikasi dengan data telah diverifikasi…
-
KPU Removes Disqualification Sanction for Candidates Who Fail to Submit Campaign Funding Reports
Mashudi SR, Anggota KPU Provinsi Banten periode 2018-2023 menilai tindakan KPU RI aneh, karena tidak pernah ada persoalan terkait Dana Kampanye sebelumnya yang bisa dijadikan…
