-
Fenomena Kotak Kosong, Kholil Pasaribu: Kotak Kosong jadi Tanda Masalah Demokrasi – Sindo Prime 06/09
Fenomena Kotak Kosong, Kholil Pasaribu: Kotak Kosong jadi Tanda Masalah Demokrasi.
-
Calon Tunggal Wabah Pragmatisme Politik
REPUBLIK MERDEKA – Calon tunggal yang tercatat di 44 wilayah Pilkada 2024, dianggap sebagai wabah pragmatisme politik saat ini. Ketua The Constitutional Democracy Initiative (CONSID),…
-
CONSID: Calon Tunggal Tidak Bisa Dibiarkan dan Dianggap Wajar
Suara.com – Ketua The Constitutional Democracy Initiative Kholil Pasaribu menyebutkan, calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak bisa dibiarkan dan dianggap wajar, sehingga perlu…
-
CONSID: Only one candidate cannot be admitted and it is considered normal
Jakarta (MidLand) – Constitutional Democracy Initiative Chairman Kholil Pasaribu said that a single candidate in the regional elections (pilkada) cannot be allowed and is considered…
-
Putusan MK (Coba) Menghadang, Calon Tunggal Tetap Melenggang
KPU umumkan ada 43 daerah yang bercalon tunggal paska penutupan pendaftaran pasangan calon. Terhadap 43 daerah ini, akan dilakukan perpanjangan pendaftaran 3 hari, yaitu sejak…
-
Kampanye di Kampus dan Optimalisasi Politik Gagasan
MK mengabulkan permohonan JR dua mahasiswa UI terhadap UU Pilkada agar kampanye dapat dilakukan di kampus. Apa motivasi di balik permohonan ini dan bagaimana agar…
-
KIM Plus Kuasai Kursi Parlemen, Apa Dampak Politiknya?
KIM Plus yang terdiri dari 7 partai di parlemen–minus PDI Perjuangan, menguasai 470 kursi dari 580 kursi yang tersedia. Menurut Amiruddin Al Rahab, situasi ini…
-
Mengembalikan Kemandirian KPU
Terganggunya kemandirian KPU akan sangat berdampak terhadap proses demokrasi. KPU sudah pasti tersandera, penyelenggaraan tahapan pemilu penuh dengan pesan politik, lalu tingkat kepercayaan dan legitimasi…
-
Tiga Putusan Bersejarah Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Memaknainya?
MK memutuskan 3 putusan bersejarah. Politisi merespon cepat, publik juga merespon secara cepat. Menurut Amiruddin Al Rahab, semua itu adalah biasa dalam politik, tergantung bagaimana…
-
Keputusan MK Diabaikan, Krisis Konstitusional dan Perlawanan Massa di Depan Mata
Revisi UU Pilkada hanya makan waktu sekitar tujuh jam. Sejumlah materi revisi bertolak belakang dengan putusan MK. Aroma krisis konstitusional mulai terendus. Kemarahan masyarakat pun…
