-
Koalisi Pilpres dan Pilkada tidak sejalan, masih ideologiskah partai-partai?
Menurut Amiruddin Al Rahab, paska reformasi kita memasuki suasana politik tanpa ideologi. Situasi ini juga tampak di Pilpres 2024, apalagi jika membaca visi dan misi…
-
NASIB PUTUSAN MK – FOKUS TERKINI LIVE
Sehari setelah MK mengeluarkan putusan progresi soal syarat pencalokan kepala daerah, panja RUU Pilkada Baleg DPR ngebut membahas revisi RUU Pilkada. Rapat panja revisi UU…
-
Ketua CONSID: Masyarakat Harus Memberikan Dukungan Secara Sadar dan Sukarela
AKIP, https://www.tvOnenews.com – Ketua CONSID: Masyarakat Harus Memberikan Dukungan Secara Sadar dan Sukarela. Sejumlah warga Jakarta mengeluhkan pencatutan NIK secara sepihak untuk dukungan calon independen…
-
Consid dorong KPU segera revisi PKPU Pencalonan sesuai putusan MK
Jakarta (ANTARA) – Ketua The Constitutional Democracy Initiative (Consid) Kholil Pasaribu mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi Peraturan KPU atau PKPU Nomor 8 Tahun…
-
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada, Dinilai Sebagai Tanda Baik Bagi Masa Depan Demokrasi
DetikSumsel.com – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Ketentuan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), mendapatkan respon positif dari berbagai pihak, termasuk Constitutional Democracy…
-
Consid Desak KPU Segera Revisi Peraturan soal Pencalonan Kepala Daerah sesuai Putusan MK
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua The Constitutional Democracy Initiative, Kholil Pasaribu mendesak Komisi Pemilihan Umum atau KPU segera merevisi Peraturan KPU atau PKPU Nomor 8 Tahun…
-
Calon Tunggal versus Calon Perseorangan
Amiruddin Al Rahab mengingatkan bahwa munculnya fenomena Calon Kepala Daerah yang diusung secara tunggal oleh seluruh partai pemilik kursi di DPRD, lalu kemudian diikuti dengan…
-
KTP Warga Jakarta Dicatut oleh Bakal Calon Perseorangan
Mashudi memandang aneh alasan KPU DKI Jakarta tentang data pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang tercampur, antara data yang belum diverifikasi dengan data telah diverifikasi…
-
KPU HAPUS SANKSI DISKUALIFIKASI PASLON YANG TIDAK LAPOR LPPDK
Mashudi SR, Anggota KPU Provinsi Banten periode 2018-2023 menilai tindakan KPU RI aneh, karena tidak pernah ada persoalan terkait Dana Kampanye sebelumnya yang bisa dijadikan…